TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyusun rencana pengembangan 10 kota metropolitan baru. Hal ini dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,7 persen.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menyatakan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 -6,0 persen. Salah satunya adalah dengan membuka kota metropolitan baru.
Rudy menyatakan bahwa perkotaan menjadi daya ungkit yang besar menumbuhkan ekonomi dalam target rata-rata 5,7 persen. Berkaca dari dokumen RPJMN 2020-2024, antara 2010-2018, populasi penduduk perkotaan meningkat 27 juta dengan laju pertumbuhan 2,5 persen.
Untuk itu dapat dipastikan peningkatan jumlah penduduk selain menambah pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan infrastruktur dasar yang memadai. Jika tidak, maka akan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
"Melalui proses urbanisasi, proyeksinya 73 persen ada potensi (pertumbuhan), maka kami harus menyiapkan kota. Kalau kotanya bagus bisa meningkatkan 3 persen poin pendapatan per kapita," ujar Rudy di Hotel Borobudur, Selasa, 10 September 2019.
Rudy memastikan, 10 kota metropolitan baru, 6 di antaranya berlokasi di luar Jawa yakni Banjarmasin, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Bali. Sisanya 4 kota metropolitan lain berada di Jawa yaitu DKI Jakarta sebagai kota bisnis, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Dia menyatakan untuk mewujudkan rencana itu, Rudy menyatakan perlu ada sinkronisasi pembiayaan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 36.595,6 triliun hingga Rp 37.447,6 triliun. Adapun dari total kebutuhan itu, pemerintah bisa menyumbang 11,6 - 13,8 persen. Sementara itu, BUMN bisa menyumbang 7,6 - 7,9 persen. Bappenas menyatakan prediksi angka ini masih akan berubah dengan sejumlah penyesuaian baru.
Oleh sebab itu saat ini pemerintah menyusun road map financial investment plan atau rencana pembiayaan yang akan ditawarkan kepada pihak swasta untuk terlibat dalam pembiayaan. "Kalau swasta untung mereka mau ikut partisipasi. Misalnya untuk pelayanan air bersih, itu bisa dari swasta," ungkap Rudy.
Dalam RPJMM 2020-2024, Bappenas merinci bahwa proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak baru sekitar 40,05 persen pada tahun ini. Dalam rancangan 2020-2024 diharapkan bisa mencapai 52,78 persen.
